[Kanti Rahmillah, S.TP.]
Utang Indonesia naik dari 180,7 milyar dolar AS di tahun 2010 naik menjadi 214,5 milyar dolar AS di tahun 2011. Setelah dikalkulasi dengan penduduk indonesia, tercatat 2012. anak yang baru lahir menanggung utang 8 juta rupiah....
Ada beberapa penyebab meningkatnya utang Luar negeri Indonesia secara ekonomi yaitu:
1. Defisit Transaksi Berjalan (TB)
TB
merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar
negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain,
menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan,
dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer.
Lima tahun sebelum krisis ekonomi (1992/1993 – 1996/1997) indonesia mengalami defisit TB masing-masing tiap tahun (jutaan) : $2,311; $2,740; $3,248; $6,757 dan $7,847. Maka untuk menutup defisit itu pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
Sementara pada 2010, transaksi berjalan surplus US$5,643 miliar dan 2009 transaksi berjalan surplus US$10,628 miliar. jika dilihat pada triwulan I 2011 transaksi berjalan surplus US$2,089 miliar. Pada triwulan II 2011, transaksi berjalan US$237 juta. Dan triwulan III surplus US$0,2 miliar dan triwulan IV diramalkan mengalami defisit menurut Gubernur Bank Indonesia.
Transaksi
berjalan yang menurun tiap tahunnya, sebenarnya masih surplus, artinya
seharusnya tidak perlu melakukan pinjaman utang. Tetapi ada
peramalan-peramalan yang mengatakan triwulan kedepan defisit sehingga
dibutuhkan utang pinjaman luar negeri, akhirnya indonesia kembali
berhutang.
2. Meningkatnya kebutuhan investasi
Menurut
Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau
lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan
harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”
Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi delima invesment-saving gap.
Menurut kordinator bapenas Armida Alisjahbana pada tahun 2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun Sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun;
Dengan adanya gap, Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN, terutama
pinjaman sektor swasta. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang
LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.
3. Meningkatnya Inflasi
inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku
bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal.
Tingkat inflasi oktober 2011 sebesar 0,32% lalu meningkat november 2011 menjadi 0,34% trand inflasi meningkat menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga bahkan sampai 50 yaitu suku bunga november 2011 sebesar 6%.
Dengan rendahnya suku bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah,
maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar
negeri.
4. Struktur perekonomian tidak efisien -- dengan alat ukur ICOR
Incremental
capital output ratio (ICOR) adalah rasio antara investasi di tahun yang
lalu dengan pertumbuhan output (PDRB). ICOR mencapai 4,9 (1984 – 2011)
yang seharusnya antara 3 – 3.5. Jadi ada pemborosan sekitar 30%, karena
tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi besar.
Hal ini mendorong utang luar negeri.
ANALISIS PERSEKTIF EKONOMI POLITIK
Menurut Dr Muhammad Findi dosen ekonomi politik IPB (2011) dalam slide
mata kuliah ekonomi politik utang disebutkan bahwa, kecenderungan trand
utang luar negeri indonesia atau negara berkembang pada umumnya
meningkat akibat pemerintah (dalam hal ini eksekutornya adalah dirjen
pengelolaan utang) menjadikan utang sebagai skema rutin atau sering
disebutkan dengan “jebakan utang”.
Politik utang luar negeri dari sudut pandang ekonomi politik ada dua, yaitu :
- Menjadikan utang luar negeri skema rutin à “jebakan utang” , terjebak oleh debitor multilateral atau unilateral
- Menjadikan utang sebagai tambahan / penutup kebutuhan à langkah darurat, jika langkah langkah strategis sudah dilakukan, namun masih kurang. Misal ketika sumber penerimaan dalam negeri yaitu salah satunya pajak dan laba BUMN.
Kecenderungan pemerintah negara berkembang, termasuk
indonesia terjebak dengan skema neraca modal; masuknya arus modal
sehingga tercipta privatisasi BUMN. Akhirnya dengan berhutang
ketergantungan negara berkembang kepada investor asing semakin tinggi,
hal ini akan menciptakan budaya rendah, hingga akhirnya produktivitas
sumber daya ekonomi domestik rendah pula. Seharusnya prinsip politik
utang luar negeri indonesia tidak boleh menjadikan utang sebagai solusi
utama dalam defisitnya APN, namun seharusnya memposisikan utang luar
negeri sebagai pelengkap atau solusi akhir dalam keputusan.
ANALISIS PERSPEKTIF ISLAM
Berbicara
utang luar negeri tak bisa dipisahkan dari politik luar negeri suatu
negara. Artinya, tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi fiqih utang
itu sendiri. Karena utang mengutang dalam syara boleh hukumnya, namun
jika berbicara masalah utang luar negeri yang merupakan kebijakan suatu
negara, hendaklah suatu negara memperhatikan kedaulatan negaranya atas
semua kebijakan yang dilakukannya.
Menurut Farid wajidi
seorang pengamat politik international, meminta bantuan negara-negara
imperialis dalam bentuk apapun merupakan bunuh diri politik. Bantuan
ekonomi berupa utang luar negeri telah digunakan oleh Barat sebagai alat
intervensi kepentingan mereka di dunia Islam. Sebagai negara penerima
bantuan IMF dan Bank Dunia, Indonesia harus tunduk kepada kebijakan
liberal yang digariskan oleh Barat. Meskipun hal itu berarti “merampok”
harta negara dan menambah derita rakyat. Dengan utang luar negeri ini
sebuah negara terus menerus bergantung kepada asing. Beban bunga utang
yang semakin menjulang membuat Indonesia seolah olah menjadi sapi
perahan negara penjajah.
Yang harus dilakukan pemerintah
adalah revitalisasi sumber pemasukan negara untuk mengisi defisitnya
anggaran, misal stop privatisasi BUMN, eksploitasi barang tambang dll.
Namun sekali lagi hal ini akan sulit dilaksanakan jika paradigma sistem
ekonomi negara kita, masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang
menjadikan utang sebagai pondasi utama dalam pembangunan nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar