Tampilkan postingan dengan label kemiskinan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kemiskinan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 03 Mei 2012

Balada Buruh Pintar dalam Getar Dawai Ketenagakerjaan


[Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.]

May Day 2012 di Indonesia

Hari Buruh Internasional atau May Day, yang jatuh pada hari Selasa (01/05), diperingati oleh jutaan buruh di seluruh dunia. Para pekerja atau buruh memanfaatkan momentum peringatan tersebut untuk memperjuangkan hak-hak normatif mereka yang kerap terabaikan oleh nafsu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya (republikaonline, 01/05/2012). Tahun ini, setidaknya 50 ribu buruh datang ke Jakarta untuk berunjuk rasa dalam rangka memperingati Mayday (liputan6.com, 27/04/2012). Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka pada Selasa (01/05/2012) siang. Mereka menuntut beberapa hal, antara lain penghapusan sistem kerja kontrak dan peningkatan kesejahteraan buruh. Unjuk rasa di depan Istana tidak berlangsung lama. Sekitar 13.00 WIB, massa bergerak menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melakukan deklarasi manifesto buruh Indonesia (liputan6.com, 01/05/2012).

Saking mengglobalnya May Day, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemarin (01/05/2012), meluangkan waktu untuk memantau unjuk rasa buruh di berbagai wilayah Indonesia dari kantor Presiden (tribunnews.com, 01/05/2012). Bahkan beberapa hari yang lalu, Presiden SBY dijadwalkan makan nasi kotak bersama para buruh di Batam usai menunaikan shalat Jumat (27/4) (republikaonline, 26/04/2012). Selanjutnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, menjelaskan bahwa Presiden SBY selalu menyimak aspirasi semua warga negara, termasuk para buruh. Menurutnya, Presiden telah membangun sistem yang siap bekerja kapan saja untuk menyerap suara masyarakat, sehingga tidak perlu menunggu demo untuk tahu itu (liputan6.com, 01/05/2012). Presiden menyampaikan ucapan selamat hari buruh kepada semua pekerja yang memperingati hari buruh internasional pada 1 Mei. Presiden mengharapkan agar seluruh acara dalam rangka memperingati hari buruh dapat berjalan dengan tertib. Presiden juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berbagi simpati dengan kaum buruh yang merayakan Hari Buruh (antaranews.com, 01/05/2012).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar pun mengatakan bahwa pihaknya membuka posko guna menangkap aspirasi para pekerja menyambut hari buruh 1 Mei. Ia mengharapkan agar dalam menyambut hari buruh, para pekerja tidak meninggalkan pekerjaannya untuk berdemo. Untuk itu, ia berharap, perusahaan-perusahaan mengadakan kegiatan yang positif menyangkut hari buruh. Ia mencontohkan dengan memberikan penghargaan pengabdian kepada para pekerja pada saat hari buruh nanti. Muhaimin menyatakan bahwa kaum buruh memang belum sejahtera. Menurutnya, hal ini harus dihadapi bersama. Jika membutuhkan peraturan, maka pihaknya siap memberikan. Yang penting buruh dan pemerintah bersatu untuk perbaikan keadaan (antaranews.com, 30/04/2012).

Sabtu, 07 April 2012

PENUNDAAN KENAIKAN HARGA BBM TETAP MENYENGSARAKAN PEREMPUAN

[Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.]

Muqodimah: Harga BBM Tak Jadi Naik
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2012. Menaikkan harga BBM, katanya, merupakan jalan terakhir yang akan dipilih jika tidak ada lagi solusi lebih baik. “Rakyat Indonesia tahu, walau sejak Oktober 2011, harga BBM terus melonjak, tapi sampai sekarang, pemerintah belum menaikkan harga karena pemerintah terus berupaya mencari cari solusi lain, manakala solusi itu dapat ditemukan,” kata SBY (kompas.com, 01/04/2012).
Pemerintah, kata SBY, akan terus mencermati perkembangan harga minyak dunia dalam menentukan apakah akan menyesuaikan harga BBM atau akan bertahan dengan harga BBM yang ada. Sesuai dengan aturan baru dalam APBN-Perubahan yang diputuskan melalui rapat paripurna DPR, Jumat (30/03/2012) hingga Sabtu (31/03/2012), jika ada lonjakan harga minyak pada bulan-bulan mendatang, pemerintah berkewajiban mengkaji ulang harga BBM yang ada. “Kita tarik mundur dalam 6 bulan terakhir, dan apakah sudah diperlukan untuk naikkan harga BBM atau belum, atau tidak perlu ada kenaikan harga itu. Pemerintah akan terus taat asas dan hormati undang-undang yang berlaku,” katanya. Hal tersebut disampaikan SBY dalam jumpa pers yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (31/03/2012). Jumpa pers seusai rapat kabinet itu dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat setingkat menteri (kompas.com, 01/04/2012).
Dalam rapat paripurna DPR yang berakhir Sabtu dini hari tersebut, disepakati penambahan ayat 6a dalam pasal 7 Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Makna pasal tujuh beserta ayat tambahannya tersebut adalah, pemerintah berwenang menyesuaikan harga BBM manakala ada perubahan 15% atau lebih rata-rata selama enam bulan terakhir terhadap ICP. Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pendukung sebagai respon dari penyesuaian harga BBM tersebut. SBY mengatakan, sebagai presiden yang pernah menaikan maupun menurunkan harga BBM, dirinya mengetahui dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat. Selama delapan tahun memerintah, SBY tiga kali menaikkan harga BBM dan tiga kali pula menurunkannya. Dia mengatakan, menaikkan harga BBM bukanlah suatu kebijakan yang baru. Hal itu juga dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Berdasarkan catatan, sejak Indonesia merdeka, kata Presiden, pemerintah 38 kali menaikkan harga BBM (kompas.com, 01/04/2012).
”Di era reformasi, tujuh kali, termasuk di saat Presiden Gus Dur dan Megawati,” katanya. Meskipun demikian, menurut SBY, kenaikan harga BBM dilakukan demi menyelamatkan ekonomi nasional. Kemudian jika kenaikan BBM itu diputuskan, maka pasti ada bantuan dan perlindungan para rakyat miskin atau yang berpenghasilan rendah. ”Dengan penjelasan ini, terikat pula dengan ketentuan pasal 6 ayat a, dengan sendirinya tidak ada kenaikan pada 1 April,” tegas SBY (kompas.com, 01/04/2012).

Rabu, 28 Maret 2012

Menuju Indonesia Sebagai Bangsa Mandiri, Kuat dan Terdepan Dengan Khilafah

[Sri Mulyati, S.Hut.]

Indonesia adalah negara terkaya yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan pemandangan eksotik dari puncak gunung hingga ke dasar laut, tanah subur (banyaknya gunung berapi dan terletak di antara garis khatulistiwa), lautan terluas di dunia dan dikelilingi oleh dua samudera (jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki oleh negara lain), hutan tropis terbesar di dunia (133.300.543,98 ha dengan keanekaragaman dan plasma nuthfah terlengkap), cadangan gas alam terbesar di dunia tepatnya di blok Natuna (Blok Natuna D-Alpha memiliki 222 triliun kaki kubik cadangan gas), dan pertambangan emas terbesar dengan kualitas terbaik di dunia (bernama PT Freeport Indonesia). Selain sumber daya alam, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang sangat besar dengan jumlah penduduk terhitung tahun 2010 menurut kementerian Dalam Negeri sebanyak 259.940.857 jiwa, yang berarti Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah China, India dan Amerika.
            Sebagai bangsa terbesar keempat di dunia dengan sumber daya alam yang kaya, Indonesia berpotensi menjadi negara besar dan kuat dan terdepan di bidang ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Namun realitasnya, Indonesia justru terperosok dalam krisis multidimensi yang berkelanjutan; miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain. Deretan lainnya yang menambah potret buram bangsa ini adalah kedaulatannya telah tergadaikan pada kekuatan asing dan telah terseret menjadi subordinat bagi kepentingan korporatokrasi – gabungan kekuatan korporasi, institusi keuangan internasional (IMF, Bank Dunia), dan pemerintah yang menyatukan kekuatan finansial dan politik guna memaksa warga dunia mengikuti kehendak mereka – secara global. Dalam posisi subordinat, bangsa ini tidak mampu memelihara kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandiriannya. Apalagi menjadi bangsa besar yang kuat dan terdepan.

Minggu, 08 Januari 2012

Kenapa Kemiskinan Sulit Dientaskan? (Bagian 1)

[Emilda, S.Si., M.Si.]

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melansir data kemiskinan yang menyebutkan bahwa jumlah orang miskin Indonesia cuma berkurang 130 ribu atau 0,13%, yaitu dari 30,02 juta orang miskin pada Maret 2011 menjadi 29,89 juta orang miskin pada September 2011, padahal targetnya 1% per tahun. Sementara jumlah penduduk hampir miskin justru bertambah yakni sebesar 685,9 ribu orang. Tingkat kemiskinan ini berdasarkan standar pengeluaran Rp 243.729 perkapita per bulan. Jika menggunakan ukuran yang berbeda, misalnya memakai tolok ukur kemiskinan versi Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia jauh lebih besar, yakni sekitar 40%. Bahkan lebih menyedihkan lagi seorang pejabat BPS menyatakan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia sudah pada level kronis dan sulit dihilangkan. Hal ini disebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dan program pengentasan kemiskinan yang tidak menyentuh masyarakat secara merata. Benarkah demikian?

Ironisnya disisi lain, sebanyak 40 orang di Indonesia menguasai aset Rp 710 triliun atau 12,95% dari produk domestik bruto (PDB) atau hampir 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Kondisi ini begitu tragisnya, karena telah terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang, sedangkan mayoritas masyarakat yang lain, harus berjuang mati-matian hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini persis seperti kondisi yang terjadi di AS dimana Joseph Stiglitz menyebut dalam artikelnya dengan “ dari 1%, oleh 1%, untuk 1%”. Artinya bahwa AS dikendalikan oleh sekelompok kecil orang, yakni 1% dari orang-orang superkaya, lalu mereka menggunakan pengaruh politiknya untuk memastikan bahwa ekonomi AS diatur sedemikian rupa sehingga mereka penerima manfaat yang utama.

Benarkah kemiskinan masyarakat disebabkan rendahnya kapasitas mereka? Atau justru ketidakmampuan mereka meningkatkan kapasitas tersebut adalah juga akibat dari sistem yang diterapkan?